Pemerintah baru saja menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim.

Jakarta, tambahasil.com – Pemerintah baru saja menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) terkait isu perubahan iklim, baik dalam bentuk penguatan program maupun strategi.

Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021, sebelum berangkat ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) di Glasgow awal November lalu. Skema pasar karbon tersebut dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC.

NDC sendiri berisi komitmen Indonesia terhadap agenda pengurangan emisi karbon, baik dengan upaya sendiri yang bisa mencapai 29 persen atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

BACA  UMKM Gelar Produk Unggulan Saat Gelaran MotoGP Mandalika 2022

Menjadi pertanyaan menarik adalah apa manfaat dari sisi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bagi Indonesia? Bila ditelisik lebih jauh, Perpres NEK itu di dalamnya mengatur soal pasar karbon.

Bagi Indonesia, dengan adanya regulasi itu memungkinkan negara ini  untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim.

Berkaitan dengan skema itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat berjalan melalui komando dan kendali serta pendekatan berbasis pasar (market-based instruments/MBI).

Menurutnya, regulasi berbasis pasar mendasarkan kebijakannya pada aspek penetapan NEK atau carbon pricing. Secara umum, carbon pricing terdiri atas dua mekanisme penting, yakni perdagangan karbon dan instrumen nonperdagangan.

BACA  OJK Menerima Pengaduan Dari Masyarakat Terkait Pinjaman Online

Instrumen perdagangan terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, sedangkan instrumen non-perdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja (result-based payment/RBP).

“Pemerintah sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Perpres NEK ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060,” ujar Febrio pada Selasa (2/11/2021).

Pendapat yang sama juga diungkapkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi dalam siaran persnya, belum lama ini.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.