Pembiayaan inklusif untuk UMKM sangat berperan dalam perekonomian, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta pangsa yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB). UMKM menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta, tambahasil.com – Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih meminta agar akses untuk mendapat restrukturisasi kredit dapat diperpanjang. Alasannya, karena kondisi ekonomi yang belum normal.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memperpanjang sampai 2023.  Presiden Jokowi juga akan mencarikan solusi untuk permintaan UMKM tersebut.

“Akses pembiayaan ini yang tadi Pak Presiden sampaikan. Misalnya, ada mereka yang sudah punya pinjaman tapi sudah masuk pada program restrukturisasi untuk mendapatkan top up pembiayaan kan masih sulit, nah ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, pada Rabu, 15 September 2021.

BACA  Aplikasi ASAP Digital Nasional Integrasikan Sistem Penentuan Karhutla

Selain itu, Menkop Teten menyebut perlunya efektivitas belanja pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang agar K/L dapat membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk koperasi dan UMKM. Hingga saat ini, belanja untuk produk koperasi dan UMKM baru mencapai sekitar 27 persen. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi meminta K/L menyerap produk-produk (UMKM) yang ditawarkan.

Dalam dialog tersebut Presiden Jokowi juga mendengar masukan terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Mereka ingin selalu dilibatkan di dalam pelaksanaan program PEN, dari asosiasi pedagang kaki lima mereka tadi berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan 1,2 juta untuk satu juta PKL,” ujar Menkop Teten.

Perlu diketahui, total pagu anggaran dalam program PEN untuk UMKM mencapai Rp184,93 triliun. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank di Istana Negara pada 8 September 2021, Presiden Joko Widodo mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi berharap, penyaluran kredit bisa terus ditingkatkan hingga mencapai angka 30 persen secara nasional pada 2024.

BACA  Model Pengembangan Usaha Budidaya Bandeng Berbasis Klaster Secara Terpadu

“Bapak Presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM. Secara year on year sekarang rata-rata adalah sekitar 18 persen. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Airlangga mengatakan, target 30 persen merupakan angka keseluruhan dari kredit nasional, bukan target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Menurutnya, Presiden Jokowi memahami bahwa setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis masing-masing.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.