Tarif PNBP untuk batu bara ditetapkan secara progresif dan mencapai 28 persen pada harga di atas USD100 per ton saat ini. Untuk konsumsi lokal tarifnya 14%. Target 2022 akan terlampaui.

Jakarta, tambahasil.com – Batu bara cuan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Sejak April 2021, harganya terus menanjak dan memberikan tambahan penerimaan untuk negara. Harga acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM menunjukkan harga USD89.9 per ton pada Mei 2021 dan terus merangsek sampai USD215 per ton di November 2021.

Sempat merosot pada Desember 2021 tapi kemudian melonjak lagi di atas USD200 pada Januari,  dan bertengger di level USD288 pada awal April 2022. Di Bursa Newcastle Coal per 18 April 2022, harganya menyentuh level USD309 per ton. Situasi ini memberikan momentum yang sesuai bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan baru tentang pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketentuan baru itu diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara. Peraturan baru ini berlaku 11 April 2022.

BACA  Komorbid Masih Harus Waspada

PP ini diterbitkan guna melengkapi UU nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Utamanya yang menyangkut kontrak pertambangan yang berakhir dan dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

‘’PP ini menjadi tonggak penting sebagai landasan hukum konvergensi kontrak, yang nantinya akan berakhir menjadi rezim perizinan, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara,’’ ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, dalam keterangannya yang dirilis Sabtu, 16 April 2022.

Bagian pertama PP menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan untuk pelaku usaha pertambangan batu bara. Yang dimaksud pelaku usaha di sini ialah para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang IUP Khusus (IUPK), sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, serta pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara). Febrio Kacaribu mengatakan, PP ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan jelas, sehingga memudahkan para pelaku menunaikan kewajiban pajaknya.

BACA  58 Peneliti Indonesia Masuk Peringkat Top Dunia

Pada bagian keduanya, PP tersebut mengatur besaran soal tarif pungutan resmi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang diberlakukan secara progresif, mengikuti kisaran Harga Batu Bara Acuan (HBA). Pada saat HBA rendah, tarif PNBP produksi batu bara pun rendah sehingga tidak membebani pemegang IUPK. Pada saat harga naik, negara juga mendapatkan PNBP  tinggi. Untuk pemanfaatan produksi batu bara bagi industri di dalam negeri, pemerintah menetapkan tarif tunggal sebesar 14 persen.

‘’Implementasi peraturan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan upaya menjaga keberlanjutan pelaku usaha, sehingga akan menjadi fondasi terwujudnya keberlanjutan pendapatan guna mendukung konsolidasi fiskal ke depan,” ucap Febrio.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.