Jakarta, tambahasil.com – Pemerintah mengharapkan berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di angka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9 persen, tingkat ketimpangan dengan rasio di kisaran 0,376-0,378 persen, dan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46 persen.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021).

“Untuk mencapai sasaran pembangunan, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun,” ujar Presiden.

BACA  Anggaran Rp2.708,7 Triliun dalam RAPBN 2022 Untuk Kesehatan, Perlindungan Sosial dll

Presiden menambahkan, mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Terkait pendapatan negara dari sektor pajak, Presiden mengungkapkan bahwa reformasi perpajakan diperlukan untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Reformasi tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

“Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujar Presiden.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.