Program Jaminan Persalinan merupakan pengembangan manfaat dari Program JKN-KIS.

Jakarta, tambahasil.com – Pemerintah kembali menggulirkan program jaminan sosial. Kali ini, perlindungan sosial dari negara ditujukan bagi ibu-ibu hamil, ibu yang sedang bersalin, serta bayinya.

Sebelumnya, secara rutin pemerintah telah meluncurkan program untuk membantu masyarakat fakir dan tidak mampu, di antaranya, bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan, kartu sembako (bantuan pangan non tunai), bantuan langsung tunai, dan bantuan iuran peserta BJPS Kesehatan.

Pada Senin, 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu hingga 31 Desember 2022.

BACA  Kebutuhan Uang Tunai Selama Ramadan dan Idulfitri

Seperti dilansir dari laman Sekretaris Kabinet RI, Senin (18/7/2022), tujuan Inpres 5/2022 tersebut adalah untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Program tersebut merupakan pengembangan manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

BACA  Atlet-atlet Paralimpik Akan Berlomba di Peparnas 2021

Menko PMK diinstruksikan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Inpres Jampersal ini. Adapun, Menkes bertugas mendata sasaran dari Jampersal ini terkait jumlah ibu hamil, bersalin dan bayi yang lahir. Pendataan dan pengawasan fasilitas layanan kesehatan yang masuk dalam program ini. Melakukan verifikasi dan persetujuan klaim biaya pelayanan Jampersal dari BPJS Kesehatan.

Pihak Kemenkes juga wajib berkoordinasi dengan Kemensos untuk mendaftarkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.