Reforma Agraria ini masih akan berlanjut. Potensi cakupan TORA ini mencapai  9,2 juta hektare dan baru terealisasi sekitar 7,8 juta hektare. Dari target TORA seluas  9,2 juta ha itu, 400 ribu ha berasal dari tanah Hak Guna Usaha(HGU) yang habis masa berlakunya dan sebagian lain tanah telantar milik negara.

Untuk perhutanan sosial, realisasi per Agustus 2021 adalah 4,72 juta hektare, untuk 1,026 juta kepala keluarga (KK). Dengan keputusan tersebut, 1,026 juta KK  diakui punya akses sah ke kawasan hutan negara yang telah disepakati. Tak boleh ada lagi penyebutan perambah hutan bagi mereka. Sebagaimana kesepakatan, mereka berhak memanfaatkan hasil hutan seperti buah, rotan, madu, dan produk nonkayu lainnya.

Izin perhutanan sosial ini berlaku 35 tahun dan dievaluasi setiap lima tahun. Program perhutanan sosial ini punya potensi cakupan 12,7 juta ha. Dengan demikian program ini masih bisa berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

BACA  Warga Indonesia Masuk Deretan Top 10 Nominees CNN Heroes

Khusus untuk program perdaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL) capaiannya memang tidak bisa optimal. Program PTSL yang dicanangkan sejak 2016 itu, pada akhir 2019 sudah mencakup 28 juta bidang tanah. Dengan diikutsertakan program PTSL sampai selesai, peta tanah, ukuran, dan bukti-bukti tanah sudah lengkap, dan penerbitan sertifikat tinggal masalah urutan waktu.

Pada 2020 dan 2021, program PTSL ini terkendala berat oleh pandemi. Mobilitas warga yang menguasai tanah maupun petugas lapangan BPN terganggu. Diperkirakan capaian PTSL sampai akhir 2021 ada di kisaran 40 juta.

Program sertifikasi tanah rakyat ini akan berlari lebih  kencang lagi pada 2022. Masih banyak bidang tanah rakyat yang belum didaftarkan, diukur dipetakan dan mendapat legalitasnya. Pada akhir tahun 2015, dari 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, baru 51 juta yang bersertifikat. Yang 75 juta bidang sisanya belum dilengkapi dokumen resmi.

BACA  Pengasapan Untuk Cegah Atlet PON Papua Tertular Malaria

Maka, kebijakan PTSL digelar untuk percepatan sertifikasi tanah. Pada  tahun-tahun sebelumnya, kecepataan penerbitan sertifikat hanya berkisar 800 ribu sampai 1 juta lembar per tahun. Langkah percepatan PTSL itu cukup berhasil. Dimulai di pertengahan 2016, sampai akhir 2019 terbit 28 juta lembar sertifikat, dan diperkirakan menjadi 40 juta lembar pada akhir 2021 ini.

Seperti halnya sertipikasi, program reforma agraria dan perhutanan sosial juga dilakukan pada era sebelumnya. Pemerintahan Presiden Jokowi hanya mencoba  melakukan percepatan urusan legal dan penegakan norma-norma operasionalnya. Masalah pertanahan perlu penanganan lebih cepat, karena ia menyimpan potensi konflik yang besar.

[indonesia.go.id]

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.