Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan pemerintah akan tetap memerangi mafia tanah. ANTARA FOTO

Presiden meminta aparat kepolisian agar cepat tanggap mengusut tuntas setiap kasus mafia tanah. “Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai ada  penegak hukum yang membekingi mafia tanah. Saya tak ingin melihat rakyat kecil justru tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan yang menjadi sandaran hidup mereka,” ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, secara simbolik Presiden menyerahkan 124.120 sertifikat, hasil dari redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di 127 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi, bagi 90.802 keluarga. Dari keseluruhannya, 5.512 sertifikat di antaranya merupakan  hasil penyelesaian konflik agraria di delapan kabupaten/kota di tujuh provinsi.

“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah fresh, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah telantar dan tanah pelepasan kawasan hutan,” ucapnya.

Reforma Agraria

Program reforma agraria, sering pula disebut landreform, adalah salah satu program prioritas dari Presiden Jokowi di bidang pertanahan. Yang dimaksud reforma agraria itu ialah penataan kembali (penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria (tanah) secara menyeluruh, untuk kepentingan rakyat kecil.

BACA  Grafik Kasus di Tanah Air Bergerak Naik

Program unggulan lainnya adalah perhutanan sosial, yakni sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat di seputar hutan atau masyarakat hukum adat. Dalam program ini, yang ditekankan ialah jaminan hukum bahwa rakyat memiliki akses legal pada kawasan yang telah ditentukan dan  melakukan kegiatan sosial-ekonomi tanpa mengubah fungsi lahan sebagai kawasan hutan.

Berikutnya, program prioritas ketiga pada bidang  pertanahan ialah Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL). Program ini mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki secara sah dan tidak dalam sengketa, untuk dicatat, diukur, dan ditetapkan batasnya, agar kemudian bisa disertifikatkan. Pendek kata, PTSL adalah jalan yang cepat, aman, mudah, dan murah, bagi warga untuk mendapatkan sertifikat tanah. Pemerintah menganggap sertifikat sangat penting bagi para pemilik tanah untuk menghindari sengketa dan perselisihan di kemudian hari.

Memperingati tujuh tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, sejak 20 Oktober 2014, dan dua tahun pemerintahan periode kedua, sejak 22 Oktober 2019. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan buklet yang  berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021. Isinya tentang kinerja dan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BACA  Meterai Elektronik Diluncurkan Harganya Rp10.000

Pada bab pertanahan, buku tersebut menyebutkan bahwa per Agustus 2021, ada 6,54 juta hektare lahan yang sudah mendapat sertifikat, termasuk hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB), melalui  program legalisasi aset. Tanah-tanah tersebut umumnya dikuasai badan swasta, lembaga pemerintah, perorangan, atau badan hukum tertentu, yang selama ini sulit memperoleh pengesahan secara hukum, antara lain, karena sengketa yang berlarut-larut. Sengketa diselesaikan dan legalisasi aset terjadi.

Pada saat yang sama, ada 1,2 juta lahan negara yang dialihkan menjadi tanah milik rakyat. Adapun sumber TORA itu dari tanah negara yang telantar, atau kawasan hutan yang dilepas untuk dipakai sebagai lahan budi daya bagi rakyat kecil. Masuk ke dalam kategori ini adalah penerbitan sertifikat bagi tanah transmigran yang belum sempat dialihnamakan. Adapun realisasi reforma agraria pada tahun 2021 ini berupa 165.854 sertifikat yang 6.612 di antaranya adalah hasil penyelesaian dalam kasus sengketa agraria yang umumnya sudah berjalan bertahun-tahun. Program TORA ini secara langsung bisa menekan potensi konflik agraria.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.