Dalam tujuh tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, puluhan juta lembar sertifikat tanah rakyat diterbitkan, 1,2 juta ha lahan dibagi ke rakyat miskin, dan ribuan kasus sengketa tanah diselesaikan.

Jakarta, tambahasil.com – Kejahatan di area pertanahan sering terjadi. Tanah rakyat, swasta, atau bahkan milik negara diam-diam berpindah tangan tanpa disertai dokumen resmi, dan prosesnya melanggar hukum. Kelompok kriminal yang merampas hak tanah pihak lain ini sering disebut mafia tanah, dan jejak kejahatannya telah terekam sejak puluhan tahun silam. Tapi, mereka terus tumbuh dan hilang berganti.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengakui, bahwa dalam operasi mafia tanah itu aparatnya sering terlibat. Tapi, pihaknya tak akan tinggal diam bila menemukan bukti praktek mafia tersebut. Menteri Sofyan pun gencar mengerahkan jajaran inspektoratnya terus melakukan pengawasan dan investigasi.

BACA  UMKM Mampu Survive di Tengah Badai

Hasilnya, 125 pegawai dijatuhi sanksi atas berbagai pelanggaran. Sebagian (93 orang) hanya dikenai sanksi administratif (pencopotan atau  penundaan kenaikan pangkat), karena  dinilai tak melakukan pelanggaran berat. Namun, ada 32 lainnya dijatuhi sanksi berat (dipecat) karena terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan (pemalsuan dokumen, pungli, korupsi), dan tidak tertutup kemungkinan ada yang terlibat dengan mafia tanah.

Ihwal tindakan disiplin itu disampaikan oleh Menteri Sofyan Djalil pada konferensi pers virtual yang digelar Senin (18/10/21), di Jakarta. Temuan pelanggaran itu sendiri, setidaknya di sebagian kasus, terkait dengan 732 pengaduan masyarakat, yang sudah atau sedang ditangani jajaran Kementerian ATR/BPN. Pengaduan itu sebagian ditangani dan diselesaikan oleh kantor BPN di daerah.

Menteri Sofyan Djalil memperingatkan, agar para mafia tidak kembali melakukan aksi perampasan tanah yang sudah mempunyai hak milik orang. ‘’Jangan coba-coba lagi. Kalau pada masa lalu kalian bisa melakukan secara leluasa, sekarang tidak biasa lagi,’’ ujar Sofyan Djalil. Kementeriannya selalu akan melakukan monitor, pengawasan, checks dan rechecks dan upaya pencegahan lainnya.

BACA  Penerbangan Nasional Sambut Perhelatan PON Papua

“Mafia tidak boleh mafia menang. Tidak boleh. Kalau mafia menang, repot kita semua,” Menteri Sofyan Djalil menambahkan. Kementerian ATR/BPN juga disebutnya telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk berperang melawan mafia tanah. Di antaranya adalah Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA).

Seruan perang melawan mafia tanah itu terus digemakan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo  menyebut, mafia tanah adalah penyebab keresahan masyarakat dan biang keladi maraknya konflik pertanahan. “Saya kembali ingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah,” kata Presiden Jokowi dalam acara  penyerahan sertifikat redistribusi Tanah Reforma Agraria (TORA), secara virtual  di Jakarta, yang digelar sehari menjelang peringatan Hari Agraria 23 September 2021 itu.

 

2 thoughts on “Sofyan Djalil; Mafia Tanah Tidak Boleh Menang

  1. Undang 2 agaria harus ada perubahan
    Barang siapa mendirikan bangunan,mengusai lahan /nyerobot tanpa kepemilikan yang sah .akan kena sanksi pidana……

  2. Kalau sy sebagai pimpinan punya anak buah yg tdk bekerja baik ,sy ganti, krn prestasi sy tergantung bawahan saya yg bekerja

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Website Protected by Spam Master