Pedagang kaki lima dan pemilik warung mendapatkan Rp1,2 juta sebagai bentuk dukungan ekonomi karena terdampak pandemi.

Jakarta, tambahasil.com – Imbas pembatasan kegiatan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah menyasar ke seluruh kelompok masyarakat, tak terkecuali sektor usaha mikro. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan dukungan kepada kelompok usaha informal seperti pedagang kali lima dan warung pinggir jalan yang memang paling terdampak sejak pandemi melanda negeri ini.

Mulai September 2021, pemerintah meluncurkan untuk pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW). Bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 dan nomor 28 tahun 2021. Para penerima bantuan adalah PKL dan warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

BACA  Jabar Meninggalkan Jatim, DKI Jakarta, dan Papua

“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara penyaluran BTPKLW yang berlangsung di Polrestabes Medan, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/9/2021).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdialog langsung dengan PKL dan warung penerima bantuan. Salah satunya, Ibu Leli Hadijah yang berjualan ayam geprek. Target pasar Ibu Leli adalah para pegawai kantor. Omsetnya mengalami penurunan karena PPKM, di mana dalam satu hari pada kondisi normal bisa menjual 30 kg, sedangkan di masa PPKM hanya mampu menjual 5 kg. Bantuan yang diterima, menurut dia, akan digunakan untuk tambahan modal usaha.

BACA  Torang Bisa! Dari Papua Untuk Indonesia

Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta. Kota Medan di Provinsi Sumatra Utara menjadi kota pertama yang akan menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di Pulau Sumatra.

Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, juga termasuk salah satu wilayah dengan jumlah kasus corona tertinggi di Pulau Sumatra. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah fokus mengendalikan kasus Covid-19 agar roda perekonomian setempat tetap terjaga.

Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Pendataan penerima bantuan sosial tersebut dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang tentunya disesuaikan dengan data Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.