Dalam tempo 42 hari, RUU IKN disahkan oleh DPR. Pemerintahan ibu kota baru ada di tangan badan otorita setingkat provinsi. Pimpinan badan otoritas diangkat oleh presiden.

Jakarta, tambahasil.com – Presiden Joko Widodo memilih ‘’Nusantara” untuk sebutan resmi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Wilayah IKN yang lebih dari 256 ribu hektare, termasuk perairan teluk seluas 69 ribu hektare, bakal menjadi daerah otorita yang setingkat provinsi. Kepala daerah otorita adalah pejabat negara yang ditunjuk oleh presiden untuk masa jabatan lima tahun.

Ketentuan mengenai keberadaan Kota Nusantara itu telah tertuang dalam rumusan final Undang-Undang (UU) tentang IKN yang telah disahkan DPR. Pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang berlangsung setelah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU IKN di DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani, sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan dari  anggota dewan yang hadir, baik secara fisik (offline) maupun secara online.

“Kami akan tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? ” tanya Puan kepada anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (18/1/2022). ‘’Setuju…,’’ begitu sambutan dari floor.

Tanpa menunggu lama, Puan Mahari pun mengetukkan palunya. RUU tentang Ibu Kota Negara itu sah menjadi keputusan DPR RI pada Selasa (18/1/2022) dini hari. Dalam catatan resmi disebutkan, sidang paripurna itu dihadiri oleh 305 dari 575 orang anggota DPR.

BACA  180.000 ASN Akan Pindah Ke Ibu Kota Negara

Ketua Panja Ahmad Doli Kurnia mengatakan, secara resmi RUU IKN mulai dibahas pada persidangan II tahun sidang 2021-2022 pada 7 Desember 2021, dengan menggelar rapat kerja lintas sektoral bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM. Artinya, pembahasan RUU IKN menjadi undang-undang hanya butuh waktu 42 hari.

Doli mengatakan, pentingnya RUU IKN itu segera disahkan menjadi UU agar memberikan kepastian hukum bagi pembangunan IKN. Ia mengetahui pula bahwa pemerintah sudah melakukan komunikasi ke berbagai pihak, seperti para investor yang berminat berinvestasi pada pembangunan IKN. Semuanya harus berjalan di atas landasan hukum yang sah.

BACA  Kotapraja Batavia Dibentuk Pada 1905

Doli menyebut, Pansus DPR bekerja dalam konsentrasi tinggi, padat, dan menyusun pula jadwal yang ketat. Pansus DPR juga mematuhi  prosedur dan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang mesti ditempuh. Semua tahapan dilakukan sesuai ketentuan.

“Kami selalu memegang teguh agar UU ini bisa memenuhi syarat formil dan materil. Jadi, kami tidak berhenti siang malam, Sabtu-Minggu juga bekerja. Masa reses juga kami pakai untuk melaksanakan seluruh agenda yang sudah kami tetapkan dari awal penyusunan RUU ini,’’ ujar Doli Kurnia pada konferensi pers usai rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Dari sisi jumlah, materi RUU IKN ini pun tak tergolong ‘memabukkan’, karena hanya terdiri dari 44 pasal yang terbagi dalam 11 bab. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin bahwa pembahasan RUU IKN tak tergesa-gesa. Dia bahkan menegaskan, pembahasan RUU IKN berjalan dinamis dan mendalam di setiap pasalnya. “Kita lakukan dengan efisien, selama reses juga kawan-kawan kerja,” ucap Dasco.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.