Jakarta, tambahasil.com – Penataan ruang laut secara berkelanjutan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy) yang implementasinya menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi untuk aktivitas yang menetap di ruang laut.

Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto menerangkan bahwa rencana tata ruang laut merupakan instrumen dasar bagi perizinan seluruh aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di ruang laut.

Perencanaan ruang laut yang terpadu akan menghindari potensi kerusakan ekosistem dari aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat berbicara dalam webinar “Perencanaan Kawasan Pesisir dan Laut Berkelanjutan: Mendorong Pertumbuhan Wilayah melalui Pengembangan Ekonomi Biru” dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB ke-62 beberapa waktu lalu (17/9/2021).

BACA  Membangun Kampung-Kampung Budidaya Ikan Patin di Lebak Banten

“Dalam perspektif pengembangan wilayah maka pembangunan dan perencanaan wilayah pesisir dan laut perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ini diperlukan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan disertai dengan infrastruktur pendukung, memperkuat sistem logistik nasional yang dapat mendukung rantai produksi dan distribusi produk-produk kelautan dan perikanan, meningkatkan konektivitas antar pulau serta antar darat dan laut, mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin kelestarian ekosistem pesisir dan laut,” urai Suharyanto.

Penyelenggaraan penataan ruang laut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang.

BACA  Riset Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pada PP Nomor 21 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang.

“Rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru,” pungkasnya.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.