Satgas Covid-19 terbitkan Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan pada Pengaturan Mobilitas. Kemenhub menindaklanjuti dengan SE untuk empat moda transportasi.

Jakarta, tambahasil.com – Satgas Penanganan Covid-19 terus memperbarui ketentuan tentang mobilitas warga. Yang terbaru, dirilis 21 Oktober 2021, yang berupa Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang di Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran itu dinyatakan berlaku efektif mulai 21 Oktober 2021, sampai waktu yang ditentukan pada kemudian hari, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga.

Dengan berlakunya SE itu, maka ada dua SE yang dinyatakan kadaluwarsa dan tidak berlaku lagi. SE yang dimaksud adalah SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 17 tahun 2021 tentang hal serupa, dan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 17 tahun 2021 . Keduanya resmi dicabut.

BACA  Presiden Dorong Percepatan Vaksinasi

Berbeda halnya dengan “Adendum Kedua” atas SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 17 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE adendum kedua tersebut dinyatakan masih berlaku dengan SE versi terbaru dari satgas.  Adendum kedua itu berlaku setidaknya sampai 31 Oktober 2021.

“Maksud surat edaran ini ialah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuannya, untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” ujar Kasatgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Ganip Warsito, di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

BACA  BEI Luncurkan Dua Indeks Baru Berbasis Industri Hijau

Berikut update pengaturan mobilitas (dikecualikan untuk daerah perintis):

1. Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM Level 3 dan 4:

  • Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama),
  • Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.