Peraturan baru PNBP dari sektor kelautan diberlakukan. Dampaknya akan nendang pada 2022, dengan potensi penerimaaan sampai Rp12 triliun. Sebagian dari pungutan hasil reklamasi pantai.

Jakarta, legacynews.go.id – Dari laut kembali ke laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan akan selalu disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Di antaranya, pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, kesejahteraan nelayan, dan pembangunan kampung nelayan.

‘’PNBP ini nantinya akan kembali lagi ke nelayan, manfaatnya akan mereka rasakan seperti bantuan operasional melaut,  perbaikan infrastruktur,  dan penunjang lain untuk aktivitas perikanan tangkap. Ke depannya, kita juga menyiapkan  penerapan PNBP pascaproduksi,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dalam siaran pers yang dirilis Jumat (1/10/2021).

KKP mencatat, PNBP sumber daya alam perikanan tangkap hingga September 2021 telah mencapai Rp407,4 miliar. Sebanyak 5.265 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan per 29 September 2021. Dokumen itu  terdiri dari 945 surat izin usaha perikanan, 3.877 surat perizinan berusaha penangkapan ikan, dan 443 perizinan berusaha pengangkutan.

BACA  Sumatera Barat Tembus Pasar Hongkong Ekspor Kerapu Hidup

Estimasi PNBP perikanan tangkap tahun 2021 akan melebihi 2020 yang mencapai Rp643,6 miliar. Dengan demikian, cakupan program bantuan untuk masyarakat dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga menjadi lebih banyak.

Zaini menambahkan, meski pandemi belum usai aktivitas perikanan tangkap terus menggeliat untuk mendukung dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, pada 2021, produktivitas perikanan tangkap tetap merangkak naik meski sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan juga menunjukkan angka yang positif. Hingga kuartal I-2021, PDB sektor perikanan melonjak hingga 9,69%. Kenaikan ini juga diiringi dengan meningkatnya nilai tukar nelayan hingga 105,46 pada Agustus 2021 (Data BPS 2021).

BACA  Bantuan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Sementara

Seperti telah disampaikan ke publik sebelumnya, peraturan terbaru yang  terkait PNBP sektor kelautan dan perikanan telah diterbitkan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 85  tahun 2021 (PP 85/2021) tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

PP 85/2021 itu merupakan implementasi dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP, yaitu penarikan pada kegiatan praproduksi, penarikan pascaproduksi, serta  sistem kontrak. PP 85/2021 itu ditetapkan dan diundangkan 19 Agustus 2021, yang artinya aturan PNBP baru di sektor kelautan dan perikanan akan mulai diterapkan mulai 18 September 2021.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.