Satgas Penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) menerapkan ketentuan yang tegas untuk hewan yang terserang virus menular. Di zona hijau, hewan terpapar harus dimusnahkan dan dikubur.

Jakarta, tambahasil.com – Mencermati perkembangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak mamalia besar yang kini berkecamuk di tanah air, segala ketentuan perlu menyesuaikan dengan situasi terbaru. Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pun memandang perlu melakukan penambahan klausul (addendum) atas pasal-pasal ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Satgas PMK nomor 3 tahun 2022, yang berlaku sejak 3 Juni 2022.

Addendum itu diperlukan untuk memastikan bahwa lalu lintas hewan ternak dan produknya aman dari PMK dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha peternakan serta produk turunannya. Satgas perlu menambahkan klausul penjabaran aturan atas produk-produk ternak, pintu masuk lalu lintas dan pengawasannya, serta prosedur penanganan hewan terpapar PMK sesuai zonasi warna.

BACA  Mencegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku

Provinsi hijau menunjukkan bahwa tak ada kasus PMK di semua kabupaten/kota di dalamnya. Yang kuning menunjukkan kasus PMK sudah terjadi, tapi masih di bawah 50 persen dari kabupaten/kota yang ada. Adapun yang merah berarti lebih dari 50 persen kabupaten/kota telah terpapar PMK.

“Pada prinsipnya, kesehatan hewan dalam penanganan PMK itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan konsumen,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito, Minggu, (10/7/2022).

Satgas Penanganan PMK berupaya menekan penyebaran PMK antardaerah dengan mengatur lalu  lintas hewan dan produk hewan, baik itu lintas pulau, lintas provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini dilakukan tidak hanya untuk pengendalian lalu lintas hewan beserta produknya, tetapi juga penanganan hewan terpapar dan berpotensi terpapar.

BACA  Walau Harga Dinamis Mengikuti Pasar, Porang Tetap Sebagai Komoditas Unggulan

Berikut klausul-klausul penyesuaian yang ditambahkan pada SE Satgas Penanganan PMK nomor 3 tahun 2022.

1. Lingkup Pengaturan

(1) Penambahan ruang lingkup pengaturan dalam SE nomor 3/2022 pada pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK antarkabupaten/kota di pulau yang sama.

(2) Penambahan jenis produk hewan yang diatur lalu lintasnya mencakup produk olahan, beku, maupun segar, yang meliputi karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wool, kulit mentah, bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang belum memenuhi persyaratan teknis dan/atau perlakuan yang menonaktifkan virus PMK.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.