Sepanjang berlangsungnya wabah pandemi hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana bagi sektor UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun.

Jakarta, tambahasil.com – Daya tahan pelaku ekonomi di tanah air, baik kelompok masyarakat maupun pelaku usaha, masih cukup rentan di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

Demikian pula yang terjadi dengan 60 juta lebih pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mereka berusaha untuk tetap liat bergerak dan survive, meskipun tak dipungkiri mereka pun ikut goyah digempur pandemi.

Omzet anjlok, penyediaan bahan terganggu, modal terancam cekak. Dalam rangka bertahan, mereka pun memakai tabungan yang ada. Bila tabungan sudah habis, modal kerja tergerogoti agar bisa bisa bertahan, bahkan pinjaman ke pihak ketiga pun rela dilakukan untuk bertahan.

BACA  Moratorium Penerbitan Izin Pinjaman Online

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pernah melakukan survei kajian dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia. Ditemukan data bahwa mereka bakal tutup usahanya jika pandemi tidak segera berakhir.

Beberapa langkah masih diusahakan pelaku UMKM itu, antara lain, mencari pasar baru, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah dan memohon penundaan pembayaran. Bersyukur, pemerintah merespons cepat kondisi ini dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi POJK 11/POJK.02/2020 berupa kebijakan pemberian stimulus subsidi bunga, tambahan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang mengangkat daya beli serta didukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi, sepanjang berlangsungnya wabah pandemi hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana bagi sektor UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun.

BACA  Lagu Resmi PON XX Papua 2021 “Torang Bisa”

Untuk terus mendukung dan mendorong sektor itu berkembang, pemerintah bahkan telah memberikan komitmen untuk mengalokasikan kredit pembiayaan perbankan hingga 30 persen dari total kredit. Tentunya porsi itu tidak sekaligus, namun secara bertahap hingga 2024.

Tidak hanya soal kredit perbankan, bentuk yang lebih konkret lagi sebagai bentuk afirmasi ke sektor itu adalah aksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di mana Menkeu Sri mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.05/2021. Bunyi PMK itu adalah memperpanjang pemberian subsidi bunga/margin kredit kepada UMKM hingga 31 Desember 2021.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.