Sebagai bagian dari program perlindungan masyarakat, pemerintah meluncurkan bantuan BLT minyak goreng

Jakarta, tambahasil.com – Ramadan hampir sampai di penghujung bulan dan sebentar lagi umat Islam akan merayakan Idulfitri, hari kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa.

Tentu di hari yang suci dan fitri ini, umat Islam ingin merayakannya dengan suka cita. Itulah sebabnya, pemerintah mengambil langkah strategis agar semua masyarakat dapat berada dalam situasi suka cita dan tidak terlalu terdampak akibat kenaikan harga pangan, terutama minyak goreng.

Di tengah masih berlangsungnya wabah Covid-19, pemerintah tetap mempertahankan program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya, dengan membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga selama Ramadan dan Idulfitri melalui program Bantuan Langsung Tunai  (BLT) minyak goreng.

BACA  Alumni Program Kartu Prakerja Akan Dibantu Pembiayaan UMKM

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sepanjang 2022 telah mencapai 11,6 persen atau Rp52,66 triliun, Dari total nilai sebesar itu, sebanyak Rp2,5 triliun untuk penanganan kesehatan. Kemudian, perlindungan masyarakat telah mencapai Rp45 triliun atau 29 persen dari pagu yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja, sedangkan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp5,07 triliun.

BLT minyak goreng merupakan wujud respons pemerintah terhadap kenaikan harga kebutuhan pangan termasuk kenaikan harga minyak goreng dan juga antisipasi potensi kenaikan harga pada Ramadan dan Idulfitri.

Adapun total bantuan yang diberikan pemerintah sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan, yakni mulai April hingga Juni 2022, yang bakal disalurkan sekaligus sebelum 21 April 2022. Tujuannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat prasejahtera di tengah kenaikan harga selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

BACA  Kinerja Ekspor dan Impor Semakin Membaik

BLT minyak goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM, yaitu 18,8 juta KPM BPNT dan 1,85 juta KPM PKH yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT. “BLT minyak goreng ini merupakan rumpun dari program bansos Kementerian Sosial dan sebagian menjadi bagian dari rumpun program BT-PKLWN yang kami koordinasikan dengan teman-teman TNI dan Polri,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono, beberapa waktu lalu.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.