Sejak 2021, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan menjadi 25% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25% untuk penegakan hukum.

Jakarta, tambahasil.com – Pemerintah melakukan peningkatan efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung upaya mengurangi konsumsi rokok. Kenaikan tarif cukai juga akan mencakup sigaret kretek tangan (SKT) yang juga akan diiringi dengan kebijakan dana bagi hasil (DBH) CHT. Namun begitu, DBH CHT akan dialokasikan untuk memitigasi dampak pada tenaga kerja SKT.

“Kita mengalokasikan DBH CHT ini untuk daerah agar daerah bisa membantu tenaga kerja, terutama yang terkena dampak negatif dari kebijakan CHT yang kita naikkan untuk melindungi sisi konsumen dan anak-anak,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (15/12/2021).

BACA  Kementan Bersama Dengan ICMI Sepakat Bangun Pertanian

Dalam paparannya Menkeu menyatakan, tenaga kerja SKT kian menurun seiring pergeseran produksi rokok ke produk buatan mesin. Dari jumlah 195.432 orang pada 2010, jumlah tenaga kerja SKT pada 2019 turun menjadi 140.996 orang.

Penggunaan DBH CHT secara spesifik ditujukan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok terdampak dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha.

Adapun untuk petani tembakau, DBH CHT dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, iuran jaminan produksi, subsidi harga, serta bantuan bibit, benih, pupuk, sarana dan prasarana produksi. “Untuk DBH CHT kami akan terus memperbaiki policy-nya,” kata Menkeu.

Sri Mulyani memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan terhadap petani atau buruh tani tembakau serta buruh rokok, dengan memperbarui kebijakan pengalokasian anggaran DBH CHT. Pada 2020, minimal 50% DBH CHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, sementara sisanya belum ada ketentuan, sehingga daerah memiliki kebebasan.

BACA  Pertanian Menjadi Salah Satu Penyangga Perekonomian Nasional

Namun sejak 2021, DBH CHT dialokasikan menjadi 25% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25% untuk penegakan hukum. “Kita kemudian menurunkan kesehatan menjadi 25% sehingga 50% dipakai untuk membantu kesejahteraan rakyat, terutama petani tembakau dan memberikan bantuan terutama pada mereka yang harus ikut dalam PBI. Bisa dialihkan untuk bidang kesehatan kalau memang kesehatan masih prioritas dan urgent,” jelas Menkeu.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.