Jakarta, tambahasil.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Dia juga memastikan keberadaan beleid tersebut untuk menghindari terjadinya pungutan-pungutan liar kepada pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat bertemu perwakilan sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan asal Pantai Utara (Pamtura) Jawa di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021).

“Semangat dari PP 85/2021 ini untuk membantu nelayan. Saya berpihak pada saudara-saudara semua,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut.

BACA  Bangun Kampung Budidaya Rumput Laut di Kawasan Timur Indonesia

PP 85/2021 mengatur 18 jenis PNBP, diantaranya mengenai pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, dan pengembangan penangkapan ikan yang berkaitan dengan subsektor perikanan tangkap. Penarikan PNBP pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan PP 85/2021 dihitung berdasarkan tiga formulasi, yaitu penarikan Pra Produksi, Pasca Produksi dan penarikan Sistem Kontrak.

Penarikan Pra Produksi diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi. Sedangkan penarikan Pasca Produksi diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.

Lalu penarikan dengan Sistem Kontrak diberlakukan kepada pelaku usaha berbadan hukum yang memiliki persetujuan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

BACA  Cara Mengobati Penyakit Ikan Lele dan Ikan Air Tawar

Dari tiga formulasi penarikan PNBP tersebut, penarikan Pasca Produksi merupakan skema penarikan yang terbilang baru. Sebab itu, sebelum memutusnya sebagai kebijakan, KKP melalui tahapan panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk para ahli.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.