Kebijakan pemerintah menunjukkan kepada publik betapa negara sungguh hadir dalam menyelesaikan isu kesetaraan gender.

Jakarta, tambahasil.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia memiliki regulasi yang memadai dalam memberikan perlindungan dan memastikan kesetaraan gender pada perempuan, khususnya para perempuan yang bekerja. Payung hukum berupa Undang-undang, konvensi PBB, hingga konvensi ILO.

“Negara hadir memberikan keadilan dan kesetaraan gender dimulai dari pengaturan di konstitusi. Dalam Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dari sini saya melihat bagaimana komitmen negara terhadap perempuan untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki,” ujar Ida Fauziyah dalam diskusi daring bertema “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), Senin, (11/4/2022). Selain Ida Fauziah, hadir sebagai pembicara lain adalah Chairwoman G20 Empower Yessie D Yosetya dan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Angkie Yudistia.

Pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai pada 1979 melalui konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita diratifikasi Indonesia pada 1984 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Pada 2000, pemerintah kembali menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

BACA  Pemerintah Mengaku Lebih Siap Menghadapi Varian Omicron

Ida menjelaskan, pada 1951 dikeluarkannya Konvensi ILO nomor 100 mengenai Pengupahan Sama bagi Buruh Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama. Konvensi ILO ini diratifikasi melalui UU 80/1957 dan pada 1999 Konvensi ILO nomor 111 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Pada 1999, pelaksanaan dari Kovensi ILO nomor 111 ini didukung dengan UU nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employement and Occupation. “Dari sini kita bisa melihat sebenarnya regulasi, mulai dari konstitusi kita, sampai dengan Convention ILO yang sudah diratifikasi, menunjukkan negara hadir memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap segala bentuk diskriminasi pada perempuan, termasuk diskriminasi di tempat kerja,” kata Ida.

BACA  BPNT Atau Kartu Sembako Tahun 2022 Dicairkan Secara Tunai

Isu kesetaraan gender dan peluang kepemimpinan bagi perempuan menjadi salah satu pembahasan dalam G20 Empower dan Women 20. Pertemuan kedua G20 Empower digelar di Yogyakarta pada 21-22 April. Pertemuan pertama berlangsung di 29 Maret, dengan pembahasan isu menciptakan lingkungan kerja aman bagi perempuan.

Setidaknya, ada tiga isu utama yang dibahas dalam pertemuan G20 Empower yang di antaranya membicarakan dorongan kepemimpinan dan dukungan terhadap peranan perempuan sebagai penggerak ekonomi. Sementara itu, Woman20 membawa empat agenda pembahasan, salah satunya adalah menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian.

Menurut Ida, pemerintah Indonesia memiliki tiga kebijakan untuk melindungi kesetaraan gender bagi pekerja perempuan. Kebijakan ini bersifat protektif, korektif, dan nondiskriminatif. Kebijakan protektif memberi perlindungan kepada pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.