Holding BUMN pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia berkomitmen memberikan nilai tambah peningkatan ekonomi masyarakat pada konsep reklamasi perusahaan. Di PT Bukit Asam Tbk, sebagian lahan bekas tambang di Tambang Air Laya dialokasikan menjadi areal tambak ikan untuk mendukung ketahanan pangan.

Jakarta, tambahasil.comHolding BUMN pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia telah melakukan realisasi kewajiban reklamasi seluas 931,25 hektare di sepanjang 2021. Sedangkan total reklamasi sampai dengan 2021, tercatat total area reklamasi seluas 5.814 hektare.

Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan memaparkan reklamasi MIND ID merupakan wujud komitmen pelaksanaan tata kelola dan praktik operasional perusahaan yang baik. “Reklamasi yang dilakukan adalah bagian dari siklus operasional penambangan Grup MIND ID dan akan terus dilakukan di sepanjang kegiatan operasional,” katanya pada 1 Maret 2022.

BACA  Industri Migas Berpeluang Genjot Produksi

MIND ID adalah holding BUMN Industri Pertambangan yang beranggotakan di antaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah. Sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam, Grup MIND ID menyadari adanya perubahan bentang alam pada aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral.

Oleh karena itu, reklamasi dan keanekaragaman hayati merupakan aspek material yang menjadi perhatian Grup MIND ID. Prinsip kehati-hatian diterapkan di setiap kegiatan untuk meminimalisasi dampak operasional.

Menurut Dany, MIND ID berkomitmen melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100%. Perusahaan juga patuh untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku. Total dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang Grup MIND ID tercatat sebesar Rp799,33 miliar.

BACA  Kemandirian Sektor Alat Pertahanan dan Keamanan

Perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dijelaskan bahwa pelaku usaha harus menyerahkan dana jaminan reklamasi tambang paling lambat 30 hari sejak rencana reklamasi disetujui menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Menurut data yang diperoleh, pada 2016, saat kewenangan jaminan reklamasi berada di kabupaten (bupati) adalah sebesar Rp109,5 miliar dan USD565. Ditambah jumlah dana jaminan pascatambang sebesar Rp7,69 miliar.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.