Meterai elektronik diluncurkan, harganya Rp10.000 dan bisa dibeli di konter-konter bank. Tak mudah dipalsukan. Seperti yang ditempel, meterai ini pun mengikat dua pihak secara perdata.

Jakarta, tambahasil.com – Dokumen elektronik itu semakin banyak diperlukan untuk berbagai urusan. Merespons situasi ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan meterai elektronik dengan nominal Rp10.000 per meterai, Jumat  (1/10/2021). Menkeu menyampaikan, meterai elektronik itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik.

Payung hukum pelaksanaan meterai elektronik tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid ini telah berlaku pada 19 Agustus 2021.

Menurut Menkeu, sejak dikeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, pemerintah belum pernah mengubah ketentuan terkait meterai. Masalahnya, era digital telah mengubah tatanan kehidupan, termasuk munculnya dokumen yang serba digital.

BACA  Kontribusi Industri Makan Minum Terhadap PDB Nasional Capai 6,66%.

‘’Dalam kurun 1985 hingga hari ini, begitu banyak perubahan dalam  perekonomian dan teknologi digital. Pemerintah perlu mengatur dari sisi policy dan regulasi dari instrumen dan kelengkapannya melalui meterai elektronik,” ujar Menkeu Sri Mulyani, dalam acara ‘Peluncuran Meterai Elektronik’, yang digelar secara virtual. Perubahan besar itu dimungkinkan berkat hadirnya UU nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

Lebih jauh, Menkeu Sri Mulyani menegaskan, meterai eletronik itu sekaligus berguna untuk instrumen pelengkap dokumen elektronik yang kini sudah dianggap berlaku secara sah. Oleh karenanya, masyarakat tak perlu repot-repot menggunakan meterai tempel untuk dokumen elektronik.

“Banyak sekarang ini, misalnya, nota dinas Kementerian Keuangan dilakukan secara elektronik,” ucap Menkeu. Menteri  Sri Mulyani menekankan pula,  meterai elektronik aman digunakan karena terdapat kode khusus yang tertera ketika  diproduksi oleh Perum Peruri. Toh, ia pun mewanti-wanti agar Perum Peruri dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap mengantisipasi meterai elektronik dari potensi tindak kejahatan.

BACA  JokoWidodo Kenakan Pakaian Adat Lampung Pada Peringatan Kemerdekaan RI

“Ini pasti membutuhkan proses transformasi dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat. Untuk terus-menerus mengedepankan sisi keamanan, karena mungkin ada kerawanan terjadinya kejahatan di dunia cyber, entah terjadi sama seperti meterai fisik, atau muncul juga meterai palsu,”  Sri Mulyani menambahkan.

Menkeu menginformasikan, masyarakat bisa memperoleh meterai digital itu di konter bank badan usaha milik negara (BUMN) atau himpunan bank milik negara (Himbara), dan seluruh bank swasta, serta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tak tertutup kemungkinan, lokasi penjualannya akan diperluas.

Pemerintah tengah mempercepat pembuatan meterai elektronik agar bisa diimplementasikan awal 2022. Selain memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik, meterai digital ini juga bisa mengoptimalkan penerimaan negara setelah tarif meterai dinaikkan jadi Rp10.000. Hanya ada tarif tunggal.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.