Jakarta, tambahasil.com – Saat ini baru 51 dari 84 kementerian/lembaga yang mengasuransikan aset bangunannya. Ketika terbakar tahun lalu, bangunan Kejaksaan Agung belum diasuransikan. Lapas Tangerang juga belum diasuransikan.

Wujudnya bisa sebagai tower gedung perkantoran, bangunan sekolah, atau rumah sakit. Semuanya berstatus  sebagai  aset barang  milik negara (BMN). Namun, dalam  pengadministrasiannya masing-masing disebut sebagai nomor urut pendaftaran (NUP). Memasuki September 2021, tercatat ada 4.334 NUP yang telah diasuransikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seluruh NUP itu berasal dari 51 kementerian dan lembaga (K/L) negara. Nilai premi yang dibayar oleh Kemenkeu ke konsorsium asuransi sebesar Rp49,13 miliar untuk masa satu tahun, terhitung per 31 Agustus 2021. Adapun total nilai pertanggungan dari seluruh aset itu Rp32,41 triliun. Asuransi BMN merupakan upaya pemerintah menyediakan dana cepat untuk penanggulangan dampak bencana pada BMN.

BACA  Berantas Praktik Rentenir Dengan Perkuat Koperasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro

‘’Saat ini, Kemenkeu sedang menyiapkan langkah-langkah strategis terkait perkembangan asuransi BMN. Utamanya, implementasi pengasuransian di seluruh K/L, persiapan perluasan objek asuransi BMN dan persiapan integrasi pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan bagi asuransi BMN,” demikian keterangan tertulis Kemenkeu yang dibagikan ke pers pada Jumat (10/9/2021).

Satu tahap penting pada awal pelaksanaan pooling fund bencana yakni terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Mengacu kepada Perpres 75/2021 tersebut, dana dari klaim asuransi menjadi salah satu sumber untuk dana bersama penanggulangan bencana.

Disebutkan di dalam perpres tersebut, dana bersama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),  dan sumber lainnya yang sah. Contohnya, ialah penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah, hasil investasi  dana yang dikelola, hibah yang diterima unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, hasil kerja sama dengan pihak lain dan dana perwalian.

BACA  Posisi Cadangan Devisa Indonesia Catat Rekor Tertinggi

Dana bersama itu ditujukan guna mendukung dan melengkapi ketersediaan dana penanggulangan bencana dalam jumlah yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, serta berkelanjutan, dan dilakukan secara berdaya guna (efisien), berhasil guna (efektif), dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dana bersama penanggulangan bencana tersebut akan dikelola oleh unit pengelola dana yang bisa berbentuk badan layanan umum (BLU), di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Unit pengelola dana dapat mengembangkan pengelolaan dana dalam bentuk investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.