Konflik Laut Natuna Utara dan gerakan bersenjata di Papua akan jadi tantangan utama Panglima TNI baru. Pengamanan Pemilu 2024 menjadi tugas panglima periode berikutnya.

Jakarta, tambahasil.com – Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, pada akhirnya Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal  Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Dia disiapkan untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun.

Surat penunjukkan itu diantar langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Ketua DPR-RI Puan Maharani, Rabu (3/11/2021). Usai menerima Surat Presiden (Surpres) nomor R-50/Pres/2021, tentang Pengangkatan Panglima TNI, Puan Maharani mengajak Mensesneg Pratikno bersama-sama mengumumkannya kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta. Para wartawan menyambutnya antusias.

BACA  Posisi Cadangan Devisa Indonesia Catat Rekor Tertinggi

“Pada hari ini, presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR-RI, atas nama Jenderal Andika Perkasa, untuk mendapat persetujuan DPR,” kata Puan dalam keterangan resminya. Sebagai pimpian DPR, Puan mengatakan, akan menindaklanjuti surpres tersebut dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan fit and proper test.

Setelah dilakukan pembahasan dan fit and proper test, Komisi I akan melaporkan hasil tersebut di paripurna untuk mendapat persetujuan. ‘’Persetujuan DPR  terhadap calon panglima yang diusulkan oleh presiden, disampaikan pada presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima DPR RI,” Puan menambahkan.

Puan Maharani menyebutkan pula, sebelum memberikan persetujuan, DPR akan memperhatikan berbagai aspek yang dapat memberi keyakinan, yakni Panglima TNI yang diusulkan presiden dan didukung DPR itu, bisa menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam UU TNI.

BACA  Alumni Program Kartu Prakerja Akan Dibantu Pembiayaan UMKM

“TNI ke depan diharapkan bisa merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipenuhi oleh perang cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” ujarnya.

Kalangan anggota Komisi I menjanjikan, proses persetujuan DPR bisa lebih cepat dari batas  20 hari yang  diatur undang-undang. ‘’Minggu depan, fit dan proper test bisa dilakukan, dan kalau disepakati secepatnya dibawa ke sidang pleno, supaya minggu depannya sudah bisa dilantik,’’ kata Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.