Pada tahap awal, sekitar 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tergantung pada skema mana yang diterapkan.

Jakarta, tambahasil.com – Salah satu bagian pemerintahan yang terdampak akibat pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) adalah aparatur sipil negara (ASN). Sebagian ASN kementerian/lembaga yang bertugas di DKI Jakarta akan menjadi kloter pertama yang mengisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara.

Tahapan pembangunan kawasan pemerintahan tersebut sudah disiapkan pada 2022 sampai 2024. Presiden Joko Widodo menargetkan sebelum 16 Agustus 2024 sudah berkantor di sana. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan komunikasi persuasif dan menyebarluaskan narasi mengenai pemindahan IKN agar tercipta semangat Indonesia sentris. Tentunya, di antaranya kalangan ASN sebagai tulang punggung pemerintahan.

BACA  IKN Nusantara Lompatan Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Maju

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, komunikasi mengenai kebijakan pemindahan IKN menjadi tantangan tersendiri, khususnya dengan ASN.

“Memang ASN sudah menandatangani perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Tapi informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum rinci betul, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Pemerintah tentu telah menyiapkan strategi komunikasi untuk mempersuasi masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN,” jelasnya dalam Webinar Kehumasan Pemindahan Ibu Kota Negara yang berlangsung virtual, dari Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2022).

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN melalui dua skema. Sekitar 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, tergantung pada skema mana yang diterapkan.

BACA  Injourney; Holding BUMN Pariwisata & Pendukung Dari Lombok Tengah

“Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi,” paparnya.

Menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo, Dirjen Usman menyatakan, pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.